Revolusi…!!! Sebuah kata yang mungkin terdengar seram dan sangat mendasar .tapi demi kemaslahatan bangsa ,saya rasa kata-kata ini cukup pantas dipakai dalam judul dan tema tulisan ini, biar lebih menggugah ,menggebrak dan di dengar oleh Pemerintah kita saat ini.

Dan tentang tata kelola subsidi BBM dan harga BBM disini, kami rasa sebagai bangsa, sungguh negeri ini sepertinya sudah tidak ditemukan lagi ahli ahli ekonomi dan pemerintah yg cerdas menangani realita ekonomi negara saat ini yg begitu terpuruk dengan kebijakan kebijakan yg tidak ekonomis dan konyol tak membuahkan hasil yg menguntungkan negara dan Bangsa ini .

Disini saya mohon maaf kepada seluruh elemen bangsa, bukannya sok tahu atau sok pintar, karena saya bukanlah ahli atau sarjana ekonomi, melainkan hanya sebagai orang awam di tingkat bawah, tapi saya sebagai masyarakat biasa ikut merasakan dan mempraktekan kehidupan ekonomi indonesia yg dikelola pemerintah saat ini, ternyata tak punya misi dan fisi yg menerapkan prinsip ekonomi yg sesungguhnya, yaitu “Mencari keuntungan sebesar besarnya dan mengusahakan pengeluaran sekecil kecilnya” yakni hemat..,hemat…,dan hemat…! dan soriiii ya.. pemerintah…? menguntungkan bukan berarti menguntungkan pribadi dan sekelompok saja, tapi menguntungkan seluruh elemen bangsa dan negara.

Saya selaku anak bangsa, izinkanlah saya disini menguraikan sedikit pendapat, tentang karut marut tata kelola subsidi BBM dan harga BBM serta ekonomi indonesia saat ini, yang tidak efisien dan efektif bagi kemajuan negara dan bangsa indonesia. Sebenarnya terlalu banyak keanehan dan kejanggalan-kejanggalan yang diterapkan negara ini, pada kebijakan ekonomi yang tidak menguntungkan negara dan bangsa sendiri, tapi disini saya mencoba memfokuskan cerita tentang ekonomi indonesia saat ini yang berhubungan dengan isu Pemerintah pemenang PILPRES 2014 yakni ” Jokowi-JK ” akan berencana menaikkan haraga BBM Indonesia. Dan disini lewat tulisan ini saya mencoba mengaspirasikan pendapat saya secara pribadi, bagaimana tata kelola subsidi BBM dan harga BBM yang pantas dan ideal bagi kemajuan dan kebaikan bangsa serta Negara Indonesia secara menyeluruh, yang saya coba teriakkan dengan lantang dibawah ini…!

Hai ..! Pemimpin negeriku…! Silahkan saja Bapak bapakku yg terhormat untuk menaikan harga BBM, dengan syarat pemimpinku yg terhormat mau menerapkan sistim subsidi silang, yang menormalkan atau mengembalikan harga BBM ke standar yang pantas, yaitu standar Indonesia atau Internasional ( non subidi ) pada semua mobil pribadi/sepeda motor/industri/angkutan laut – udara, tetapi sebaliknya, pemerintah harus menurunkan Rp 2000 ( subsidi baru) pada angkutan umum ( bis, kereta api, taksi, angkutan kota, angkutan barang-jasa, kendaraan niaga, ekspedisi, dan lain -lain ), yang di interaksikan pada penurunan tarif transportasi umum darat, yang ditetapkan pemerintah sampai ke pemerintahan daerah, dan insyaAllah akan berdampak pada penurunan harga barang – jasa dan bahan pokok yang terjangkau rakyat, serta akan terjadi peningkatan pemanfaatan angkutan umum secara masal, sebab angkutan masal indonesia saat ini bukan lagi pada angkutan umum ( bis,kereta api,taksi,angkutan kota,angkutan barang-jasa,kendaraan niaga,ekspedisi dan lain -lain ), tapi justru telah beralih kepada penggunaan mobil pribadi dan sepeda motor, yang tak efektif bagi penggunaan jalan, keselamatan / disiplin pengendara, kemacetan lalu lintas, kesemrawutan kota, serta pemborosan BBM besar-besaran secara nasional, yang berakibat tidak termanfaatkannya angkutan umum , dikarenakan ongkos saat ini yang mahal, dan terindikasi semakin tidak berdayanya jutaan pengusaha transportasi umum rakyat, serta jutaan sopir/pengemudi yang mengeluh, padahal mereka telah bersimbah peluh keringat (pekerja tradisional) yang seharusnya paling wajib di utamakan kepastian pendapatan yang cukup dan layak, mereka juga merupakan basis utama bergeraknya ekonomi dari bawah/jalan, sebab kepastian pendapatanya, akan berimbas pada kepastian konsumsi meningkat terhadap hasil-hasil produksi sandang/pangan rakyat, yang akan menguntungkan pedagang, petani, nelayan, dll.

Dari golongan inilah, pendapatanya harus ditingkatkan dengan regulasi ini, sebab mereka dapat menentukan stabilitas ekonomi nasional. Jika kepastian pendapatan mereka bersinergi dengan jutaan pegawai/aparat negara yang mapan, akan terciptalah kepastian yang aman bagi jutaan buruh-buruh industri yang terhindar dari PHK, karena (lancar) terkonsumsinya semua hasil-hasil produksi industri dalam negeri yang mendorong ekonomi makro.

Adapun sistim yang bisa diterapkan pemerintah tentang subsidi, yaitu dengan menerbitkan kartu BBM bersubsidi(sejenis kartu belanja/kartu kredit dengan mencontoh debit BCA), di berikan kepada semua pemilik angkutan umum yang bersyarat, dan beradministrasi lengkap, serta alat sistim sensor(pengecekan nomor PIN) di berikan kepada SPBU di seluruh indonesia. Kartu dan alat sistimnya di produk oleh bank BUMN, yang bekerja sama dengan pemerintah, sekaligus sebagai kasir untuk membayar setiap tagihan dari SPBU, dengan data jumlah liter dan nilai rupiah subsidi, yang telah disalurkan kepada angkutan umum. Sedangkan bank menagih lagi kepada pemerintah (bukan pada pertamina), tergantung kerja samanya.

Adapun subsidi pada angkutannya, harus dijatah maksimal/bulan sesuai dengan pemakaian rata-rata jumlah liter/hari, berdasarkan jenis / klasifikasi angkutan umumnya. Kartu harus otomatis yang hanya mampu aktif setiap tanggal 1 saja, sampai habis jatah maksimal/bulan, supaya tidak disalah gunakan, dan bagi pemakai yang boros dan habis jatah maksimal/bulannya, harus menunggu tanggal 1 berikutnya, serta di persilahkan membeli yang non subsidi, demikian seterusnya.

Tentang subsidi ini, mengapa kami begitu berharap ? sebab, walau ini hanya suatu asumsi berbandingan yang terlihat di lapangan, yakni : jika ada 1 angkutan umum, ada 3 mobil pribadi, dan 15 sepeda motor, sedangkan secara nasional berdasarkan jumlah penduduk 250juta, diperkirakan ada 2-3juta angkutan umum, 6-8juta mobil pribadi, dan 30- 45juta sepeda motor, jika semua ini beroperasi, sungguh sangat dahsyatnya pemborosan negara ini.

Dan inilah hasil perkalian rata-rata pemakaian BBM perhari dari perkiraan dan asumsi yaitu:
1.(minim) 2juta angkutan umum, berarti 2juta x rata-rata 20 liter x 6500 = 260 miliyar/hari
2.(minim) 6 juta mobil pribadi, berarti 6 juta x rata-rata 10 liter x 6500 =390 miliyar/hari
3.(minim) 30 juta spd motor, berarti 30 juta x rata-rata 2 liter x 6500 = 390 miliyar/hari.
Adapun jumlah kesuluruhannya mencapai 1,04 trilyun/hari, yang berarti inilah pengeluaran minimum BBM negara ini setiap hari,yang hanya menguap tak kembali.

Saya rasa mungkin ini adalah alternatif terbaik bagi perekonomian rakyat Indonesia, dan silahkan Pemerintah menaikan/menurunkan BBM (Angk Pribadi) sewaktu-waktu berdasarkan flukstuasi harga/pasar BBM Internasional, asalkan harga BBM angkutan transportasi umum selalu berkelanjutan stabil dan (statis), sebab ini sifatnya bermanfaat sekali secara umum dan nasional, yang mengaplikasi semua kepentingan golongan masyarakat, dengan ongkos transportasi dan harga barang-jasa yang murah dan stabil, serta tidak akan membuat pasar/rakyat bergejolak, hal ini juga bahkan sangat menguntungkan Pemerintah yang tidak mengganggu berjalanya APBN yang sedang terealisasi,dan kami percaya bahwa kebijakan ini InsyaAllah akan membawa hasil kompensasi dan nilai yang strategis serta ekonomis bagi Perekonomian Bangsa dan Negara Indonesia.

Dan kalau kita bayangkan, jika menurunya 40% frekwensi pemakaian sepeda motor dari 30 juta yang berarti ada 12juta x rata-rata 2liter x 6.500 = 156 miliyar, dan 30% mobil pribadi dari 6juta yang berarti ada 1,8juta x rata-rata 10liter x 6.500 = 117 miliyar. Inilah bentuk kompensasi tidak langsung , yaitu ;156 miliyar + 117 miliyar = 273 miliyar / hari, yang menghemat keuangan negara dan rakyat, dan semua mereka pun akan berpindah memanfaatkan trnsportasi umum, yang uangnya akan berputar pada ekonomi mikro rakyat. Bandingkan kalau hal ini dikalikan dalam 1 tahun (355hari), yaitu; 273 milyar x 355 hari = 96.915 milyar (96 trilyun lebih)/Tahun, inilah jumlah penghemetan negara secara tak langsung pertahun, Walllahualam…!

Pemerintah bisa saja menaikan pajak penjualan/pemakaian, untuk semua jenis kendaraan bermotor, sekitar 20% – 30% ,sebagai tambahan kompensasi kebijakan subsidi angkutan umum, sebab 30 juta sepeda motor pajaknya dinaikan rata-rata Rp500/hari, yakni 30juta x 500 = 15 milyar/hari, serta menaikan rata-rata Rp1000/hari bagi 6juta mobil pribadi + 2juta angkutan umum,yakni ; 8 juta x 1000 = 8 milyar , yang berarti jumlah semua; 15 milyar + 8 milyar = 23 milyar/hari dari kenaikan pajak pemakaian yang direalisasikan pada perpanjangan STNK/tahun,berarti jumlah kompensasi langsungnya adalah; 23 milyar/hari, dan hasil pertahunnya yaitu 355 x 23 milyar = 8.165 milyar (8 trilyun lebih).

Tak ada alasan bagi masyarakat untuk menolak kebijakan ini, sebab ini adalah demi keseimbangan/keadilan dan peningkatan ekonomi semua lapisan masyarakat, karena selain dari harga-harga barang yang murah, juga tersedia fasilitas transportasi dari kelas menengas atas (taksi), sampai kelas bawah ( angkot,bis dan lain-lain) juga murah.

Dan bukan kompensasi saja yang lebih utama, tapi adalah bergeraknya ekonomi rakyat secara nyata( riil ), sebab jika BBM angkutan umum murah,ongkos trasportasi akan jadi turun, dan harga bahan pokok,barang/jasa dan lain-lainya pasti ikut murah dan turun, yang berimbas kepada menurunnya nominal pengeluaran rata-rata rakyat, yang menghasilkan nilai dan saldo pendapatan/hari/bulan,yang berefek meningkatnya daya beli masarakyat secara nasional.

Di sini, kami juga berharap,supaya pemerintah (BI) bijak membatasi penyaluran uang negara (kecuali swasta) pada kredit usaha konsumtif, terhadap produk-produk yang menggunakan BBM, terutama otomotif dan sepeda motor, sebaliknya pemerintah mengutamakan peningkatan kredit usaha produktif, sebab daya beli masyarakat jangan diukur/dinilai dari laku dan larisnya produk otomotif yang di utangkan(kredit)kepada rakyat, sebab daya beli masyarakat tidak sama dengan daya berhutang rakyat, ” berhentilah pemerintah mengejar pajak rendah (kwantitas) dari banyaknya jumlah kendaraan bermotor, serta jalankan kebijakan menaikan pajak penjualan/pemakaian ( kwalitas ) pada semua jenis kendaraan”.

Sebagai alternatif dari menurunnya penjualan/pemasaran produk-produk otomotif dalam negeri, pemerintah harus berperanan dalam mengalihkan pemasaran produksi industri otomotif dalam negeri ( walau semua merek asing ), dengan tujuan eksport keluar negeri, dan di bantu pemerintah yang justru harus menurunkan Bea keluar/Pajak eksport ( yang tidak melanggar aturan perdagangan internasional ), supaya harga jual bisa bersaing, sebab negara sudah mendapatkan untung dari devisa,dan industri telah memberikan pekerjaan kepada rakyat. Andai saja setiap produk-produk eksport industri indonesia, dengan Bea keluar/Pajak eksport yang rendah, kami yakin akan mampu bersaing di luar negeri, sebab biaya/upah tenaga kerja indonesia, masih murah di bandingkan negara luar, apa lagi kalau setelah regulasi baru.“Intinya jangan biarkan rakyat menghambur hamburkan BBM yang akan menguras pengeluaran rakyat dan negara, serta kembalikan fungsi angkutan umum rakyat secara nasional menjadi angkutan masal,dan bukan memasalkan sepeda motor/mobil pribadi menjadi angkutan umum yang tidak efisien dan efektif “.

Demikianlah tulisan ini saya buat,semoga bisa bermanfaat bagi negara dan bangsa .Wassalam….,dan salam Indonesia…!

Penulis : Alfendi sadjah